FPI : Film Popcorn Indonesia

Meletakkan film Indonesia pada porsinya, sebagai media informasi ataupun hiburan adalah salah satu cara ‘menonton’ film. Perkembangan film Indonesia sejak kebangkitannya menuai berbagai macam konsekuensi, baik konsekuensi kualitas maupun kuantitas, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi digital yang semakin memudahkan insan film untuk berkarya. Kuantitas film Indonesia yang makin banyak ini tentunya mengakomodir kepentingan para pembuatnya baik produser, investor, maupun pemegang kendali proses berkarya,sutradara.

Bioskop, Karakter Bangsa?

Salah satu pertanyaan terbesar era pemerintahan dewasa ini adalah bagaimana karakter bangsa yang menjadi jargon Joko Widodo mampu bertumbuh di tengah ciri terbesar peradaban pasar bebas dewasa ini, yakni kebebasan konsumen memilih produk. Bebas memilih buah impor atau lokal. Bebas menonton film di bioskop. Warga hanya jadi warga konsumen bukan warga negara?

Bagi saya, yang termulia dalam membaca peradaban dewasa ini, justru perlombaan bangsa-bangsa beradab untuk melahirkan strategi produktivitas lokal dalam penghormatan pasar bebas. Pada kerja ini, maka warga tidak lagi sekadar diperlakukan sebagai warga konsumen, namun warga negara. Pada kemuliaan kata warga negara, maka pemerintah hingga sektor swasta yang mengelola ruang tumbuh warga negara, senantiasa ikut bertanggung jawab atas kualitas tumbuhnya masyarakat sipil yang semakin kritis dan punya rasa krisis, yakni semakin produktif, berpengetahuan, berketerampilan, berselera, serta semakin beretika berbasis profesionalisme.

Film Nasional vs Bioskop

Mas Jokowi, iki tenan loh, Pak. Film Indonesia ora duwe bioskop. ~ Slamet Rahardjo Djarot

 Menjelang perayaan Hari Jadi Ke-65 Film Nasional pada 30 Maret 2015, sejumlah budayawan dan sutradara/produser film Tanah Air mencemaskan kondisi perfilman kita akibat perilaku sekelompok bioskop yang dinilai diskriminatif, tidak etis. Tampaknya Garin Nugroho kini sudah ”dewasa”. Dia mengklaim film nasional yang masih ada penontonnya diturunkan/dicabut pemutarannya oleh pihak bioskop dengan semena-mena, sementara film impor Hollywood terus diputar walau sudah tidak ada penonton. Perilaku tidak fair ini membuat Garin memohon Presiden Joko Widodo segera turun tangan membenahi ketimpangan-ketimpangan dalam pengelolaan perfilman kita.

Adapun Slamet Rahardjo Djarot meminta perhatian Presiden saat menerima penghargaan Pencapaian Seumur Hidup pada FFI 2015 di Palembang. Untuk pertama kalinya mendapat kehormatan dihadiri oleh Presiden RI.