Salah satu pertanyaan
terbesar era pemerintahan dewasa ini adalah bagaimana karakter bangsa yang
menjadi jargon Joko Widodo mampu bertumbuh di tengah ciri terbesar peradaban
pasar bebas dewasa ini, yakni kebebasan konsumen memilih produk. Bebas memilih
buah impor atau lokal. Bebas menonton film di bioskop. Warga hanya jadi warga
konsumen bukan warga negara?
Bagi saya, yang termulia
dalam membaca peradaban dewasa ini, justru perlombaan bangsa-bangsa beradab
untuk melahirkan strategi produktivitas lokal dalam penghormatan pasar bebas.
Pada kerja ini, maka warga tidak lagi sekadar diperlakukan sebagai warga
konsumen, namun warga negara. Pada kemuliaan kata warga negara, maka pemerintah
hingga sektor swasta yang mengelola ruang tumbuh warga negara, senantiasa ikut
bertanggung jawab atas kualitas tumbuhnya masyarakat sipil yang semakin kritis
dan punya rasa krisis, yakni semakin produktif, berpengetahuan,
berketerampilan, berselera, serta semakin beretika berbasis profesionalisme.
Dasar pemikiran ini
menjadi penting, mengingat produktivitas suatu bangsa dalam berbagai aspek
kehidupan menjadi muara terbesar mengelola seluruh unsur keutamaan karakter
bangsa, yakni keunggulan kualitas hidup, cara kerja, hingga cara menanggapi dan
bereaksi terhadap perubahan global.
Simak film Hollywood. Ia
tidak sekadar film, namun sejarah, karakter bangsa Amerika dan diplomasi
politik maupun perdagangan terbesar Amerika. Simak, sejarah tokoh antagonis
film Amerika, senantiasa menjadi bagian bangunan politik luar negeri Amerika.
Jangan heran, ketika awal Perang Dunia II, film Amerika antagonisnya pastilah
orang Jerman sesuai situasi perang dunia saat itu, demikian juga ketika Perang
Dingin pastilah antagonis film Amerika adalah Rusia. Bisa ditebak, kini musuh
Amerika pastilah teroris maupun beragam antagonis yang tidak jelas
asal-usulnya, seiring kebingungan Amerika menemukan musuh terbesarnya. Jangan
heran pula, Amerika akan melakukan perlindungan distribusi filmnya dengan cara
apa pun.
***
Catatan di atas
menyimpulkan satu nilai keutamaan bahwa kebebasan demokrasi dalam jargon
karakter bangsa memerlukan satu kata: keberpihakan pada daya hidup
produktivitas lokal. Yang pada gilirannya menyangkut ketahanan pangan lokal,
ketahanan politik, hingga sains dan budaya, seni, hingga hiburan.
Haruslah dicatat,
syarat-syarat untuk masuk demokrasi dalam pasar bebas perlu waktu dan mahal,
maka tanpa keberpihakan pemerintah maupun sektor swasta akan muncul ketimpangan
dan berlanjut pada kemunduran produktivitas lokal. Pada gilirannya, pilihan
pada impor terasa menjadi jalan penyelamatan, namun sesungguhnya jalan pintas
dari kekalahan produktivitas sebuah bangsa.
Simak, kasus daging sapi,
pastilah daging sapi Australia yang dibawa dengan kapal layaknya kapal pesiar
akan lebih cepat dan terjamin dibanding sapi dari NTT yang diangkut kapal kayu.
Atau simak, buah impor pastilah lebih murah, cepat, dan enak dibanding upaya
memproduksi buah lokal dengan percepatan produksi, kenyamanan, dan keenakan
dalam waktu pendek. Atau simak pertunjukan industri teater musikal, pastilah
lebih cepat, bergengsi, dan terjamin ekonomi mengimpor pertunjukan dari Amerika
yang sudah terbaca pasar dan standarnya.
Demikian juga dalam film,
pastilah lebih mudah memperhitungkan keuntungan film-film populer Hollywood
dibanding film Indonesia.
Catatan di atas juga
menunjukkan bahwa persaingan pasar bebas tidak selalu dalam kesetaraan waktu
serta ruang tubuh antara produksi lokal dan impor. Simaklah, kelengkapan
berdirinya institusi demokrasi sebagai jaminan terjaganya ekonomi demokrasi.
Pada kasus film, sesungguhnya industri film belum memenuhi syarat demokratis
ekonomi. Sebutlah, tidak adanya institusi pengawas publik independen terhadap
jumlah tiket hingga jumlah penonton serta sistem distribusi. Atau juga lembaga
film (Badan Perfilman Indonesia) yang mempunyai dasar hukum serta dukungan
administrasi pelaksana atau juga serikat kerja. Oleh karena itu, seluruh debat
tentang data ketidakadilan distribusi menjadi tidak memiliki akuntabilitasnya
karena bersumber dari bioskop itu sendiri. Dengan demikian, dunia film
kehilangan dasar demokratisasi ekonominya.
***
Catatan di atas saya
perlukan untuk memberi jawaban debat di harian ini antara pihak Bioskop 21 dan
pelaku industri, kritikus dan pencipta film yang belum merasa terciptanya
demokrasi distribusi film yang berpihak pada karakter bangsa, yakni
produktivitas film lokal.
Saya pribadi harus memuji
upaya pertumbuhan sistem Bioskop 21 yang awalnya monopoli dan kroni, kini
berupaya bertumbuh dalam pasar demokratisasi. Demikian juga, kerja lewat
dukungan aktif film indonesia dengan menyelenggarakan festival film pendek, dan
lain-lain. Namun, selayaknya jalan menuju demokratisasi ekonomi tidak sebatas
kampanye lewat festival, namun aktif secara konstruktif, bersama-sama
memperlengkapi syarat-syarat institusi demokrasi. Untuk tidak lagi disebut
monopoli maupun menganakemaskan Hollywood dan menganaktirikan film nasional.
Sebutlah, Hollywood lebih mudah memesan tanggal tayang yang rekatif ekonomis.
Saya masih ingat, ketika
saya menjadi juri di Busan International Film Festival kedua kalinya. Saya
melihat demonstrasi pelaku film Korea menutup bioskop yang dianggap menjadikan
Hollywood sebagai anak emas, bahkan kemudian para demonstran melempar ular ke
dalam bioskop. Catatan ini menunjukkan bahwa wajah industri film Korea dewasa
ini bertumbuh dari gesekan besar tentang demokratisasi dan karakter bangsa,
yang kemudian berevolusi menjadi kerja konstruktif pemerintah, pelaku film dan
swasta untuk membawa Korea dalam wajah industri film dewasa ini, lewat lebih
dari 10 tahun.
Pada kenyataan ini,
saatnya kerja konstruktif bersama dilakukan, namun juga orang film harus berani
terus menuntut dan berkata ” tidak” pada diskriminasi produktivitas produk
lokal. Jika ini tidak dilakukan sebagai suatu kewajaran, Nawacita Jokowi hanya
jadi cita-cita yang tak bernyawa...
Pertama kali dimuat di Kompas,
Minggu 30 Agustus 2015, hlm 12
Garin Nugroho
Posts
No comments:
Post a Comment